Peran Humas Dalam Mensukseskan Program Pemerintah
Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.
Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.
Menurut difinisi dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema “ Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation “ (GPR), pada 5 Maret 2015, di Aula Sekretariat Negara, mengingatkan kalangan humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisifatif. Selain itu, humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan humas, dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggungjawab dan melakukan sharing kepedulian yang lebih banyak lagi.
Pengamat dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto juga mengatakan, salah satu program “Nawacita” Jokowi – JK terkait bidang komunikasi dan informasi adalah membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. “Artinya, humas pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut bagi masyarakat,”.
Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokwi dan JK yang biasa disebut program “Nawa Cita” dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif.
Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia public relation sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.
Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang dan media. Dalam melaksanakan relasi/hubungan yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang digunakan dalam praktek public relation adalah komputer dan internet. Para praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya.
Selain itu, teknologi komunikasi yang dapat digunakan dalam public relation adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Misal, dengan e-mail, media social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan, jauh lebih mudah dan efektif.
Humas Bersinergi dengan Wartawan
Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta lembaga pers lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat.
Waktu menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian : Kewartawanan, Pemberitaan dan Analisa Berita di Biro Dokumentasi dan Pers Media, Sekretariat Presiden, penulis selalu bersinergi dalam memberikan pelayanan peliputan kepada para Wartawan Kelompok Sekretariat Negara atau istilah singkatnya WKS.
Penulis dalam melaksanakan tugas kesehariannya selalu dekat dengan wartawan, baik itu wartawan pusat atau ibukota maupun wartawan daerah, serta tidak ada jarak dengan para wartawan. Penulis akrab dan selalu berdiskusi jika ada masalah/berita yang muncul ke permukaan yang sifatnya merugikan kedua belah pihak ( Pemerintah dan wartawan/Media ).
Salah satu contoh, misalnya ada kegiatan/acara Presiden di luar kota, seperti peresmian, peninjauan dan temu wicara. Penulis yang ditugaskan sebagai Tim Advance, selalu bekerjasama dengan Humas Daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk peliputan wartawan pusat dan Daerah, sehingga para wartawan merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan peliputan tersebut.
Jadi, pada prinsipnya bahwa sinergitas atau hubungan kemitraan antara Humas dan Wartawan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat diwujudkan secara optimal, maka ada beberapa hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap pejabat atau pranata humas, diantaranya : 1. Hubungan Humas dengan Wartawan bersifat professional; 2. Humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk irama kerjanya wartawan serta fungsi media massa; dan 3. Humas harus memiliki kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput wawancara, memotret, menulis berita langsung, berita khas (feature news) dan artikel.
Selain itu, humas harus mampu mengenali wartawan dan redaktur secara personal. Serta humas jangan bersifat diskriminatif terhadap wartawan/media massa, namun harus memperlakukan secara adil terhadap wartawan.
Oleh : Alfurkon Setiawan (Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet RI)
