Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi. Khususnya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng.

“TPID ini sudah bekerja maksimal untuk mengendalikan harga agar masyarakat Buleleng bisa terpenuhi kebutuhannya. Termasuk daya belinya terjaga,” ujar  Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara Daring dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Senin (8/1).

Lihadnyana mengatakan bahwa pada minggu pertama Januari 2024, Bali mengalami deflasi. di 0,22 Berarti ada kontribusi dari Denpasar dan Singaraja. Termasuk saat ini ada Badung dan Tabanan. Itu artinya bahwa harga-harga di Kabupaten Buleleng sudah mulai terkendali. Ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang sudah dan akan terus dilakukan. Mulai dari penanganan hulu hingga memotong rantai pasokan komoditas.

“Kalau harga lebih murah kan daya beli masyarakat bisa terjaga. Seperti itu. Oleh karena itu, kedepan komoditas-komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi itu memang benar-benar harus jadi perhatian yang serius,” kata dia.

Kota Singaraja dan Kota Denpasar merupakan dua kota yang ditunjuk menjadi daerah perhitungan angka inflasi di Provinsi Bali. Kota Singaraja menutup tahun 2023 dengan angka inflasi yang dinilai tinggi oleh pemerintah pusat. Pada Desember 2023, Inflasi Kota Singaraja mencapai 0,43 persen. Jika dilihat secara tahun ke tahun, inflasi Kota Singaraja tercatat sebesar 4,31 persen.

Berbeda dengan Kota Singaraja, Kota Denpasar juga tercatat mengalami inflasi di Bulan Desember 2023 sebesar 0,49 persen. Secara bulan ke bulan, angka ini lebih besar dari Kota Singaraja. Namun, dari tahun ke tahun, Kota Denpasar mencatatkan angka inflasi sebesar 2,54 persen. Demikian, gabungan angka inflasi Kota Denpasar dan Kota Singaraja Kabupaten Buleleng mencatatkan angka inflasi Provinsi Bali sebesar 2,77 persen.

Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menjelaskan perbedaan  angka inflasi secara tahun ke tahun yang cukup besar diantara Kota Singaraja dan Kota Denpasar disebabkan dari perbedaan jumlah komoditas amatan penyumbang inflasi dari kedua daerah. Secara umum, bobot dari beberapa komoditas pangan strategis di Kota Singaraja lebih tinggi dari Kota Denpasar. Bobot yang tinggi di Kota Singaraja juga dipengaruhi oleh jumlah pada jenis komoditas amatan yang lebih rendah.

“Di Kota Singaraja, ada 296 jenis komoditas amatan untuk penentuan angka inflasi. Sementara, di Kota Denpasar ada 401 jenis komoditas amatan. Sehingga, pembagi untuk perhitungan inflasi lebih sedikit Kota Singaraja daripada Kota Denpasar,” jelas Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengungkapkan tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Singaraja adalah beras, cabai rawit, dan cabai merah. Demikian, tiga komoditas tersebut jika mengalami kenaikan harga akan berpengaruh besar pada angka inflasi di Kota Singaraja. Sedangkan, di Kota Denpasar sumbangan angka inflasi dari tiga komoditas tersebut jauh lebih rendah karena komoditas yang diamati jauh lebih banyak.

Sesuai data yang dikeluarkan BPS Kabupaten Buleleng pada komoditas beras, cabai rawit, dan cabai merah sumbangannya terhadap inflasi tahun ke tahun Kota Singaraja sudah lebih dari dua persen. Sedangkan, dari tiga komoditas yang sama, sumbangannya pada inflasi tahun ke tahun Kota Denpasar kurang dari satu persen.

“Sedikit saja ada kenaikan harga dalam tiga komoditas tersebut, maka angka inflasi di Kota Singaraja terkalkulasi jauh lebih tinggi. Meskipun secara fakta lapangan harga cabai rawit dan cabai merah di Kota Singaraja lebih murah dibandingkan di Kota Denpasar.” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika menyebutkan bahwa mulai Januari 2024 ini, komoditas amatan inflasi Singaraja akan bertambah dari 296 komoditas menjadi 327 komoditas. Sedangkan Denpasar dari 401 menjadi 403 komoditas.

“Jadi ada penambahan,” sebutnya.

Dirinya menambahkan dasar penentuan komoditas diperkirakan empat hingga enam tahun sekali. Akan tetapi, rata-rata yang digunakan adalah lima tahun sekali. Sepanjang itu pola konsumsi masyarakat sudah dianggap ada pergeseran. Jumlah komoditas inflasi sebelumnya didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018.

“Sebagai dasar penentuan komoditas tahun 2024, SBH sudah dilakukan pada tahun 2022 lalu,” imbuh Bimbo. (dra)