Integrasi dengan UMKM, Efek Berganda dari MPP di Pasar Banyuasri
Rencana pembangunan ataupun pemanfaatan lantai tiga Pasar Banyuasri di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) diharapkan memberikan efek berganda karena akan terintegrasi dengan aktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi rencana pemanfaatan Pasar Banyuasri untuk MPP di Lobi Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (19/10/2022).
Lihadnyana menjelaskan pemilihan suatu tempat harus memikirkan berbagai aspek. Tidak hanya teknis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Penghitungan aspek ini juga harus dalam jangka waktu yang lama misalnya 10 tahun. Dalam pemanfaatan lantai tiga Pasar Banyuasri sebagai MPP, tentunya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Berkaitan dengan syarat-syarat pembentukan MPP. “Tapi dalam kacamata kita adalah bagaimana MPP bisa diintegrasikan. Khususnya aktivitas UMKM. Sehingga, ada efek berganda yang tinggi dalam menggerakkan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Kalau bisa kita integrasikan kesana dengan syarat-syarat yang pasti akan kita penuhi,” jelasnya.
Anggaran pembentukan MPP ini berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali sebanyak Rp15 miliar. Pelayanan prima diharapkan dapat terwujud dari pembentukan MPP ini. Hal tersebut bisa diterapkan dengan penyediaan ataupun pengintegrasian dengan tempat bermain dan tempat nongkrong yang represntatif. Sehingga, menarik orang untuk berkunjung ke sana. Kemudian, ada fasilitas yang mengakomodasi para penyandang disabilitas. “DED akan disusun tahun ini dengan animasinya. Nanti kalau itu sudah lalu tahun depan kita gerak. Mohon doa restunya,” ujar Lihadnyana.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng Made Kuta menyebutkan lantai tiga Pasar Banyuasri sangat representatif. Namun, karena ini ada di wilayah pasar, harus ada pengaturan lebih lanjut. Utamanya dari lantai bawah menuju lantai tiga. Harus dipisah antara pengunjung pasar dengan pengunjung MPP. “Ini hanya teknisnya saja. Yang terpenting kita mendorong terus pembentukan MPP karena ini sudah komitmen bupati. Kita harus lakukan dengan baik,” sebutnya.
Dirinya menambahkan pelayanan yang dihadirkan nantinya di MPP tidak hanya dari Pemkab Buleleng saja. Melainkan juga melibatkan instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan. Termasuk pihak swasta seperti notaris, BPJS dan perbankan. Di luar itu, akan diintegrasikan dengan pelaku UMKM. Salah satunya adalah kuliner dan tempat nongkrong. “Namun sekarang proses penyelenggaraan perizinannya itu sudah digitalisasi semuanya. Akan tetapi, ada masyarakat yang belum mengerti tentang digitalisasi perizinan. Itu yag perlu adanya sarana prasarana yang melengkapi pelayanan agar tidak terhambat,” imbuh Kuta. (dra)
