Pj Bupati Lihadnyana Inginkan Sistem Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif

Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana menginginkan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng, Bali ditingkatkan untuk lebih komprehensif.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai menghadiri sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Tahun 2024 yang bertempat di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Eks Pelabuhan Buleleng, Senin (5/2).

Lihadnyana menjelaskan pada hakikatnya yang dibangun adalah sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator dari IPM tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Khusus untuk daya beli, juga memiliki banyak indikator untuk dibangun.

“Untuk menjaga daya beli, tingkat inflasi harus terjaga. Produksi harus terjaga. Termasuk aksesibilitas. Tiga indikator itu harus dibangun secara bertahap,” jelasnya.

Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan semua indikator tersebut. Pemenuhannya sudah tercapai atau tidak. Jika ada yang belum terpenuhi, itulah yang harus dibahas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebagai contoh adalah produksi. Produksi memerlukan aksesibilitas yang memadai. Dengan pemenuhan aksesibilitas, produksi akan menjadi lancar.

“Kemudian, harga pangan juga terjaga. Cek di hulunya, di produksinya. Berapa produksinya di Buleleng ini? Apa harganya naik atau tidak? Kalau dia naik, intervensi. Agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli. Inilah yang dimaksud dengan sistem perencanaan yang komprehensif,” ujar Lihadnyana.

Lihadnyana juga mengatakan perencanaan penanganan stunting (tengkes) menjadi prioritas untuk segera dieksekusi. Meskipun angka tengkes di Buleleng terkecil saat ini di Bali, itu belum menjamin sebuah keberhasilan. Penanganan kasus tengkes memiliki banyak dimensi. Upaya-upaya dari hulu seperti penangan pernikahan agar cukup umur. Termasuk pemeriksaan yang harus rutin dilakukan oleh ibu hamil.

“Oleh karena itu, penanganan tengkes ini harus direncanakan secara komprehensif juga. Tidak hanya langsung menangani orang yang busung lapar, tidak. Kita harus lakukan dari hulunya,” kata dia.

Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menambahkan Buleleng saat ini sudah mempunyai sistem untuk mengawasi para ibu hamil. Sistem ini mencatat partisipasi masyarakat untuk hadir ke Posyandu khususnya untuk ibu hamil dan anak-anak. Tingkat partisipasi ini harus terus ditingkatkan.

“Maka perlu ada upaya strategi. Jangan pasif kita. Kita yang mendatangi mereka. Maksudnya begitu. Tapi kalau penanganan tengkes, sekali lagi Buleleng sudah paling kecil di Bali, 2,7 persen,” imbuh Lihadnyana. (dra)