Hal itu diungkapkan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membuka kegiatan Diskusi Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) di Gedung Wanita Laksmigraha Singaraja, Jumat (15/12). Dijelaskan selama setahun tiga bulan menjadi penjabat Bupati, Lihadnyana telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri. Yaitu melaksanakan urusan pemerintahan serta memfasilitasi pemilu dan pemilukada. Dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pihaknya mulai merubah pola pikir menjadi birokrasi berdampak. “Kami adalah birokrasi maka semuanya adalah tahap demi tahap terukur. Satu rupiah anggaran yang dikeluarkan dampaknya apa, harus jelas. Birokrasi yang tidak menjadi tumpukan kertas, birokrasi yang tidak berada pada zona nyaman dan terjebak pada rutinitas. Atas dasar itu saya langsung memverifikasi usulan perangkat daerah,”ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Lihadnyana, memasuki era disrupsi semua tata kelola pemerintahan harus serba digital. Begitu pula pelayanan publik didorong agar memudahkan masyarakat dalam pengusulan administrasi perijnan dan non perijinan. “Atas dasar itulah kami meluncurkan Mal Pelayanan Publik di lantai III pasar Banyuasri. Memperhatikan hakekat mal pelayanan publik, seharusnya dipusatkan pada tempat dimana masyarakat biasa berkumpul,”ucapnya.

Pj Bupati Lihadnyana berpesan agar pemimpin Buleleng kedepan mampu untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lebih baik. Dengan mempertimbangkan program-program solutif untuk menangani inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem yang saling berkaitan. “Saya juga sampaikan kepada siapa saja yang menjadi kepala daerah nanti, kita ini terlalu boros anggaran. Anggaran belanja akan kita coba buat sedemikian rupa sehingga APBD dapat digunakan untuk memberikan dampak yang lebih banyak kepada masyarakat,”jelasnya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Lihadnyana turut mengucapkan terimakasih karena jurnalis juga turut berkontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng melalui pemberitaan dan diskusi. Melalui pemberitaan, pemerintah daerah mendapatkan banyak masukan dari masyarakat yang dapat menjadi pedoman membangun Buleleng ke arah lebih baik. Turut hadir pada kegiatan diskusi bertema “Wahai Pemimpin, Datanglah…”, gubernur Bali periode 2018-2023 I Wayan Koster, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan, Forkompinda, Forkompimdes, Akademisi, tokoh adat, dan organisasi masyarakat.(ags)