Kendalikan Inflasi, Manajemen Rantai Pasok Terus Diperkuat

Guna mengendalikan inflasi yang sedang mendera, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali terus memperkuat manajemen rantai pasok komoditas pangan yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai meninjau pelaksanaan pasar pangan murah yang digelar oleh Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta Pemkab Buleleng di areal Hari Bebas Kendaraan Taman Kota dan Eks Pelabuhan Buleleng, Minggu (2/10/2022).

Lihadnyana menjelaskan saat ini dibutuhkan perbaikan dari manajemen rantai pasok komoditas pangan yang ada. Dengan begitu, stok komoditas pangan seperti cabai akan terjaga. Termasuk meningkatkan produksi dari komoditas seperti cabai ini. Saat ini tercatat harga cabai sudah mengalami penurunan. “Peningkatan produksi komoditas menjadi salah satu strategi di Kabupaten Buleleng. Melakukan pertanian urban. Dengan maksud bahwa Buleleng bisa menjadi produsen selain menjadi pengguna komoditas,” jelasnya.

Komoditas-komoditas yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat tidak boleh harganya terlalu naik. Memang harus ada strategi untuk mengendalikan harga. Strategi di hulu adalah membuat manajemen produksi yang baik melalui Dinas Pertanian (Distan). Kemudian, Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra ditugaskan untuk manajemen rantai pasoknya. Tentunya berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. “Di konsumen juga kita pantau terus. Jangan sampai harga di konsumen dengan di produsen terlalu jauh. Berarti kita perlu mengatur manajemen rantai pasoknya. Sekarang cabai sudah turun dari Rp50 ribu menjadi Rp47 ribu,” ucap Lihadnyana.  

Lihadnyana menambahkan Pemkab Buleleng juga memberikan subsidi transportasi untuk distribusi komoditas pangan. Subsidi ini diberikan untuk menanggulangi naiknya ongkos distribusi akibat dari kenaikan harga BBM. Jika ongkos distribusi naik, otomatis harga di pasar dan di tingkat konsumen akan  mengikuti naik. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng memberi subsidi pada ongkos distribusinya. “Misalkan Perumda Pasar mengambil barang di Pakisan. Karena BBM naik berarti biaya transportasi naik. Itulah yang disubsidi. Sehingga harga di tingkat konsumen pasaran tetap terjaga. Kita anggarkan Rp600 juta. Ini kan sampai Desember, kira-kira tidak habis. Kita berdoa semua agar inflasi bisa terkendali,” imbuh birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu ini. (dra)