Perangkat Daerah teknis diminta untuk dapat bergerak selaras, terintegrasi guna mendukung pertanian Buleleng yang berimplikasi pada peningkatan nilai PDRB dan menyerap banyak pekerja. Buleleng adalah salah satu kabupaten di Bali yang berbasis pada pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB hingga 21,35 persen dan juga penyerapan tenaga kerja sebesar 31 persen.

 

“Di sisi lain masyarakat miskin di Buleleng sebagian besar bekerja di sektor pertanian,” jelasnya.

 
Hadirnya Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif. Untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi. Guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.

 

“Dengan sasaran utama pembangunan yakni pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan demikian masyarakat kita dapat segera keluar dari keterpurukan ekonomi,” ucap Agus Suradnyana.

Selain sektor pertanian, Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini menambahkan pariwisata, investasi dan infrastruktur masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja program pemantapan pemulihan ekonomi dilakukan melalui integrasi pertanian dengan pariwisata. Serta didukung oleh investasi dan infrastruktur. 

 

“Serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja,” imbuh Agus Suradnyana.

Sementara, Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Nyoman Genep mengungkapkan Forum Konsultasi Publik ini merupakan langkah awal untuk menyosialisasikan tema RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yakni “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian dengan Pariwisata yang Didukung Investasi dan Infrastruktur”. Dalam diskusi tersebut, masyarakat, SKPD dan lembaga swasta diharapkan dapat memberikan masukan pada tema yang akan diusung serta agenda dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan. Sehingga mampu mengadopsi kondisi masyarakat yang dipadukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akhir Bupati Buleleng.

“Setelah forum ini akan ada pembahasan lanjutan. Ada forum konsultasi antar SKPD lingkup Pemkab Buleleng, Musrenbang di tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat Provinsi hingga Nasional yang perlu kita padukan baik perencanaan dari bawah ke atas maupun perencanaan dari atas ke bawah untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Hal senada dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Adnyana Putra. Ia memaparkan RKPD 2022 merupakan rancangan pelaksanaan terakhir dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Namun di tahun 2022 ini, belum semua usulan masuk karena masih terdapat beberapa tahapan Musrenbang. Tetapi pihaknya sudah bisa menginventarisasi, yakni hampir 1500 usulan yang sudah masuk baik itu dari desa/kelurahan atau yang lainnya.

“Itu semua akan diperas lagi sehingga menjadi tema yang sudah disepakati. Dalam rancangan awal juga tema ini belum final. Kita akan menyortir lagi beberapa usulan yang masuk,” pungkasnya. (stu/rma)