Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Buleleng Terus Lakukan Pembenahan Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali terus melakukan upaya maksimal dalam pembenahan tata kelola keuangan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya itu disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Muhammad Masykur bersama rombongan di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa (15/12).
Agus Suradnyana menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng terus berupaya agar kinerja tata kelola keuangan terus berjalan maksimal. Dengan begitu, keuangan yang dimanfaatkan bisa lebih tepat sasaran. Sehingga, bisa kesejahteraan masyarakat Buleleng semakin meningkat. “Saya rasa kita memiliki Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng yang cukup tangguh dan didukung juga dengan kesigapan dari BPKPD Kabupaten Buleleng yang terus bekerja keras. Mudah-mudahan tata kelola keuangan di Buleleng makin hari makin baik. Begitu pula dengan penataan asetnya semakin hari semakin meningkat,” jelasnya.
Sampai dengan tahun anggaran 2019, Buleleng tercatat telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak enam kali berturut-turut. Upaya juga dilakukan untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI. “Nantinya, saya harap BPKP juga bisa bekerja sama dengan Pemkab Buleleng.. Terus bisa mengawal kami dalam hal transparansi dan tata kelola keuangan yang lebih baik,” ucap Agus Suradnyana.
Sementara itu, ditemui usai audiensi Muhammad Masykur menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi. Mengingat dirinya adalah kepala perwakilan yang baru. Sekaligus menyambung atau melanjutkan dari perwakilan yang lama terkait kerja sama dalam mengawal tata kelola keuangan di Pemkab Buleleng. Masykur juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Buleleng. “Harapan kami Buleleng yang telah bagus tata kelolanya bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Selaku kepala perwakilan yang baru, ia juga mengapresiasi Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah terbangun bagus di Buleleng. Bahkan sudah level tiga. Kemudian diikuti juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP ) juga sudah bagus. Hal tersebut agar terus ditingkatkan dan APIP atau Inspektorat betul-betul diberdayakan menjadi mata dan telinga pimpinan semacam Early Warning System. “Sehingga, bisa memberikan peringatan dini kepada pimpinan guna menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan keuangan,” pungkas Masykur. (stu)
