Sebanyak 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng ikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, yang bertempat di Hotel Hotel Sovereign - Badung, pada Senin (19/8).

Bupati menjelaskan, pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan lima kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  

 

“Dengan menyandang predikat  B untuk SAKIP 2018 lalu, dan nyaris meraih BB. Untuk kali ini saya yakin Buleleng mampu raih BB untuk penilaian SAKIP 2019” imbuh Bupati dalam paparan singkatnya kepada Kementrian MenpanRB.

Dirinya selalu mengingatkan kepada seluruh SKPD, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaannya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buleleng. 

"Program kegiatan harus terencana, tepat sasaran, terukur, efektif, dan efesien dalam penggunaan anggarannya serta  mengarah pada IKU (Indikator Kerja Utama) yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, Astungkara peluang untuk meraih nilai BB di tahun ini semakain terbuka,” harap Suradnyana. 

Lebih lanjut, Bupati asal Banyuatis ini menyampaikan kembali isu strategis yang harus diperhatikan oleh seluruh SKPD yakni potensi dan perkembangan Pertanian di Buleleng serta peluang investasi dari terbukanya jalur singkat atau sourcut Denpasar - Singaraja. "Hal ini perlu direncanakan secara matang dan dituangankan dalam visi masing-masing SKPD terkait", jelas Suradnyna.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumusan Kebijakan Pengawasan Deputi Reformasi Birokrasi Najamuddin menyampaikan apresiasinya kepada  Bupati Buleleng Khususnya dan seluruh kepala SKPD yang telah berkenan hadir langsung sebagai bentuk komitmen kinerja.

"Saya melihat dan menilai langsung bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dari pemaparan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Kepala SKPD tadi, terlihat hal-hal yang menjadi rekomendasi tahun lalu dapat diselesaikan", tutur najamuddin.


Namun, yang paling pokok adalah penguasaan manajemen kinerja pada level kepala SKPD, dan ini membuktikan secara tidak langsung kepala SKPD turut andil dalam proses penyusunan program kegiatan dan tidak hanya melibatkan level staf. 

"Dari semua pemaparan yang dilaksanakan hari ini secara keseluruhan dilakukan langsung oleh kepala SKPD, dan saya rasa semua kepala SKPD sangat memahami manajemen Kinerja serta mampu menjawab harapan Bupati Buleleng melalui Visinya", pungkas Najamuddin.*(Stu)