Bupati I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna untuk pertama kalinya memimpin rapat evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Senin (5/5). Dalam rapat tersebut Bupati dan Wakil Bupati mengajak pimpinan perangkat daerah untuk mengoptimalkan capaian kinerja agar sesuai dengan target capaian.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh Pimpinan perangkat daerah, Camat, dan Kepala Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Sekda Gede Suyasa menyampaikan jika capaian kinerja triwulan I tahun 2025 secara total mencapai 23,24 persen dan termasuk dalam kriteria tinggi dari target yang seharusnya 28 persen. Sementara untuk capaian output/outcome mencapai 26,99 persen dan serapan realisasi keuangan mencapai 19,49 persen atau sebesar Rp495,1 milyar rupiah dari alokasi belanja APBD tahun anggaran 2025 sebesar 2,540 trilyun rupiah. Capaian tersebut pun mendapat apresiasi dari Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Namun demikian capaian tersebut harus menjadi acuan dalam mengoptimalkan capaian triwulan berikutnya.
"Jadi evaluasi ini merupakan potret kinerja Pemkab Buleleng jadi untuk itu kami mendorong pimpinan OPD untuk lebih greget lagi melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menjamin tersampaikannya pelayanan yang baik kepada publik," ujar Bupati Sutjidra.
Lebih lanjut Bupati Sutjidra mengingikan adanya pemetaan kebutuhan infrastruktur baik di bidang pembangunan jalan/jembatan, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Sehingga dapat dijadikan potret peningkatan pelayanan dasar yang diprioritaskan pemerintah daerah untuk tahun 2025.
"Triwulan I ini adalah momentum yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini, karena bisa mendorong perekonomian yang ada di Pemkab Buleleng. Seluruh pimpinan OPD agar dedikasinya, prestasinya, integritasnya terhadap pelayanan publik agar lebih ditingkatkan lagi," imbuh Bupati Nyoman Sutjidra.
Bupati Sutjidra juga memberikan catatan terkait dengan integritas tenaga pendidik yang masih rendah. Ini menjadi beban apalagi dengan isu adanya siswa jenjang SMP yang belum lancar membaca. Mengatasi hal itu, pihaknya menginginkan kepala sekolah dasar untuk menandatangani pakta integritas.
"Tunjangan profesi guru yang tinggi ini harus diimbangi dengan kedisiplinan yang tinggi untuk menunaikan kewajibannya memberikan pelajaran secara offline. Kalau kita balik lagi mungkin salah satu penyebabnya juga anak yang bersangkutan. Dan dalam pakta integritas tersebut jika siswa kelas 4,5,6 SD belum bisa baca tulis mohon maaf untuk jangan di loloskan. Mereka harus paham betul karena akan mendapatkan Pendidikan yang lebih lanjut di SMP," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Wabup Supriatna juga memberikan catatan terkait dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025. Ia berharap perangkat daerah juga memperhatikan isu-isu strategis terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
"Isu-isu yang muncul saat ini memang menjadi perhatian kita semua. Isu terkait sampah, karena kita merupakan daerah pariwisata tentu Buleleng harus ikut berkontribusi. Terkait dengan isu Pendidikan saat ini, dinas Pendidikan harus bisa merespon dengan baik. Lembaga diluar pemerintahan memang sangat kritis, jadikan itu sebagai pemicu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan Pendidikan di Buleleng. Untuk pelayanan publik di MPP, perangkat daerah terkait harus bisa bersinergi bersama sehingga terwujud pelayanan publik efektif dan efisien," ungkap Supriatna.(ags)