Penjabat Bupati Buleleng Ingin Tekan Lagi Angka Inflasi

Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana ingin menekan lagi angka inflasi di Kabupaten Buleleng, Bali. Oleh karena itu, dirinya ingin semua berkolaborasi dan bekerja keras.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng di Kantor Bupati Buleleng, Selasa (10/1/2023).

Lihadnyana menjelaskan angka inflasi khususnya di Kabupaten Buleleng bisa ditekan menjadi lebih rendah lagi. Sampai dengan saat ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pengendalian inflasi sudah sangat bagus dan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri. Namun, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali. Seperti ketersediaan komoditas strategis yang menyebabkan inflasi khususnya cabai. Cabai bisa direncanakan seperti masa tanam dan juga memasifkan gerakan menanam (gema) cabai. “Bisa lebih rendah dari 4,63 persen kemarin. Kita akan genjot khususnya tentang komoditas cabai. Kalau sudah harga cabe bulan November Desember Januari itu tarik empat bulan itu lagi tanam. Kerjasama antar perangkat daerah juga sangat penting,” jelas birokrat yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.

Disinggung mengenai target, ia menyebutkan idealnya adalah tiga plus minus satu persen. Artinya, angka inflasi maksimal empat persen. Besaran tersebut juga merupakan target nasional terkait inflasi. Pada saat ini, tingkat inflasi nasional mencapai lima persen. Sedangkan Buleleng telah berhasil di bawah lima persen. Inflasi ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Salah satunya kebijakan kenaikan harga BBM. “Maka kita sudah dianggap baik. Ada pula yang merupakan hasil dari intervensi pemerintah daerah seperti produk pangan, beras , cabai, bawang putih, tomat, bawang merah. Itu kan bisa kita mengintervensi,” sebut Lihadnyana.

Selain pengendalian inflasi, Lihadnyana juga ingin terus menurunkan angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem turun dari 10.312 KK menjadi 5.314 KK. Menurutnya, kemiskinan bisa ditekan dengan cara sederhana yaitu kurangi pengeluarannya tambah pendapatannya. Pengeluaran misalnya orang sakit dibiayai tidak lagi terombang ambing. Pendidikan juga difasilitasi. Pendapatan ditambah seperti pengembangan UMKM. “Itu saja. Tidak muluk-muluk. Termasuk pembangunan infrastruktur,” kata dia. (dra)