Pandangan umum fraksi yang pertama, disampaikan oleh Kadek Sumardika, jubir fraksi PIDP Demokrat-Perindo dan Gerindra. Setelah sepakat dan mendorong Ranperda Pelaksanaan APBD TA 2022 masuk dalam tahapan selanjutnya, pihaknya menyoroti perlu adanya strategi khusus untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Strategi tersebut diarahkan dengan konsep pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan konsep pemerataan agar tingkat kesenjangan tidak semakin melebar.

Pandangan umum fraksi yang kedua disampaikan oleh jubir fraksi Partai Golkar Ketut Dodi Tisna Adi. Ia menyampaikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah harus segera menuntaskan penerapan elektronik transaksi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Pandangan umum fraksi yang ketiga disampaikan oleh jubir fraksi partai Nasdem I Nyoman Meliun. Fraksi Nasdem menurutnya sepakat dan mendorong Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dilanjutkan ke tahapan penyusunan dan pembahasan serta dapat diatur payung hukumnya pada agenda berikutnya.

Pandangan umum fraksi yang keempat disampaikan oleh jubir fraksi Handra Wayan Teren. Fraksi Hanura mendukung Ranperda tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah dengan beberapa masukan. Salah satunya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas melalui bantuan dana sosial dan tunjangan kesehatan khusus.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan pandangan umum fraksi kepada Pj Bupati Buleleng. Untuk dijadikan panduan dalam menyusun jawaban Bupati pada rapat selanjutnya.