PJ Bupati Buleleng Akan Buat Surat Untuk Kontraktor Utamakan Pekerja Lokal
Penjabat (PJ) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berkomitmen menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng menjadi APBD yang produktif dan berfokus kepada kemaslahatan publik. Dalam merancang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, PJ Bupati Buleleng menyatakan bahwa infrastruktur akan menjadi bidang fokus utama. Demikian, dirinya akan mengupayakan maksimal bagaimana perencanaan pembangunan di TA mendatang akan mengedepankan dan berimbas positif langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat membacakan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buleleng Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (12/7).
Untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Buleleng dengan fokus APBD TA 2024 ke Infrastruktur, Lihadnyana menyatakan akan membuat surat dimana kontraktor harus mengutamakan pekerja lokal. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Yakni dengan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Buleleng. Infrastruktur menurutnya penting untuk dibangun demi mempermudah akses transportasi hingga produksi pertanian.
"Setiap program proyek harus ada mempekerjakan mereka. Saya kurang tahu yang jadi kontraktor. Saya akan buat agar mempekerjakan masyarakat setempat, lokal dulu," ungkap Lihadnyana.
Dalam merespon pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng atas Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang melihat masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, Lihadnyana memaparkan, bahwa sejatinya setiap program dan anggaran pemerintah sudah mengarah pada penanganan kemiskinan. Namun, ada yang memberi dampak langsung dan bersifat pendukung. Menurut Lihadnyana, penanganan kemiskinan secara sederhana dilakukan dengan mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan masyarakat.
"Apa pengeluaran pengeluaran mereka? Satu. Bidang kesehatan gratiskan mereka. Dua pendidikan. Misalkan masuk sekolah perlu baju, beri dia baju. Setelah itu akses-akses yang lain misalkan untuk kepesertaan mempercepat BPJS itu kan sudah dengan pakai KTP sekarang sudah bisa," paparnya.
Dalam berfokus kepada pembangunan infrastruktur di TA mendatang, Lihadnyana juga meminta kerjasama dari awak media untuk ikut mengawasi segala prosesnya. Sehingga, kebocoran-kebocoran bisa dihalau dan diharapkan tidak terjadi. Dirinya meminta agar awak media melaporkan langsung kepadanya jika menemui kejanggalan.
"Jangan sampai nanti saya aja, di bawah masih. Mari kita awasi bersama-sama. Tolong sampaikan kepada kami kalau ada hal-hal semacam itu," tegasnya.
