Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk membentuk komitmen dan strategi kita bersama dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, fokus dan terukur, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor), Senin (6/12). Dalam rakor tersebut, TKPK Buleleng yang diketuai oleh dr. I Nyoman Sutjidra,Sp.OG ini, menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022. Nantinya, program-program penanggulangan kemiskinan akan menyasar penduduk miskin di 27 Desa/Kelurahan yang menjadi lokus prioritas.

Rapat Koordinasi dipimpin dan di buka oleh Wakil Bupati Buleleng yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, dan didampingi Sekda Buleleng yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKPK Buleleng Drs. Gede Suyasa,M.Pd. Rapat diselenggarakan di Ruang Unit IV Pemkab Buleleng. Rapat Koordinsi diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari unsur SKPD lingkup Kabupaten Buleleng yang terkait langsung dengan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan juga sebagai anggota tim TKPK Kabupaten Buleleng.
 
Dalam laporan Kepala Bappeda yang sekaligus menjadi Ketua Panitia, Gede Gunawan Adnyana Putra, S.E., M.Si, mengatakan, tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan program atau kegiatan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, serta
mensinergikan program atau kegiatan SKPD agar tepat sasaran, tepat lokus pada desa/kelurahan kantong kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

"Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng, melalui sinergitas program yang menyasar penduduk miskin pada 27 desa/kelurahan lokus prioritas tahun 2022," harapnya.

Sementara itu, Wabup Sutjidra saat ditemui usai membuka Rakor menjelaskan, di masa pandemi covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng meningkat. Wabup Sutjidra mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng lebih tinggi dari angka Kemiskinan Provinsi Bali. Sehingga menurutnya, hal tersebut perlu dicarikan solusinya agar dapat menanggulangi kemiskinan. Bukan hanya penanggulangan kemiskinan, Wabup Sutjidra juga menginginkan angka stunting atau gangguan pertumbuhan tinggi badan pada anak di Buleleng bisa menurun.

"Saya berharap Rakor ini dapat menghasilkan hal-hal yang positif untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dan juga angka stunting, baik itu dari perencanaannya, penanganannya, dan penanggulangnnya, itu yang menjadi fokus kita," Pungkasnya. (JOZ)