Dalam pernyataannya, Hendrar Prihadi menyebut bahwa ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian untuk memberikan penghargaan ini, salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022. Selain itu, dia juga menyebut bahwa jumlah SDM PBJ pada UKPBJ sekurang-kurangnya 60% dari kebutuhan. “Kemudian, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2022 bernilai Baik, dengan skor lebih dari 70. Dan yang terpenting adalah Pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” papar Hendrar Prihardi.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh LKPP RI kepada Pemkab Buleleng. Dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, Kabupaten Buleleng berhasil masuk tiga besar UKPBJ Proaktif Level 3 dengan skor ITKP mencapai 82,3 persen. Menurut Lihadnyana, hal itu tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat untuk membangun proses pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, dan transparan. “Maka oleh sebab itu kita akan terus mendorong proses pengadaan secara digital melalui E-katalog, serta terus mendorong penggunaan produk dalam negeri”, terang Penjabat Bupati yang juga birokrat ini.

Lihadnyana menjelaskan, kebijakan pengadaan barang/jasa di Buleleng akan terus bergeser menuju digitalisasi. Dirinya juga akan terus menggenjot pemanfaatan E-katalog untuk produk-produk UMKM lokal Buleleng. Dengan penerapan E-Katalog ini, dirinya berharap UMKM di Buleleng bisa menyajikan produknya dengan cara mengunggah, dan bisa dilihat oleh seluruh pengguna, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fasilitasi pemerintah daerah. “Nantinya Saya akan terus mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui E-Katalog, sehingga hal itu bisa lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan tentu saja terhindar dari masalah hukum”, tambahnya.

Atas capaian yang diraih oleh UKPBJ Kabupaten Buleleng, Lihadnyana pun memberikan apresiasi atas kerja keras dan semangat transparansi yang dibangun oleh tim PBJ di Kabupaten Buleleng. Menurutnya capaian ini adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan sebagaimana keinginannya sejak awal menjabat sebagai Penjabat Bupati. “Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng atas komitmen yang kuat, khususnya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” imbuh Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini.

Untuk diketahui, saat ini UKPBJ Kabupaten selain Kabupaten Buleleng berada pada tingkat kematangan Proaktif di tingkat nasional. Pada level ini, UKPBJ Buleleng dianggap telah mampu menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.  Pada acara tersebut, ada dua kabupaten lain yang juga mendapatkan penghargaan yang sama, yaitu Kabupaten Badung (Bali) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). (rma)