Berhasil Sabet Opini WTP Enam Kali, Pemkab Buleleng Raih Penghargaan Dari Kemenkeu RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait keberhasilan menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan keuangan daerah enam kali berturut-turut.
Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9/2020).
Pada acara yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, Kemenkeu RI memberikan dua kategori penghargaan kepada daerah yaitu Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.
Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mewakili Bupati Buleleng, saat ditemui mengikuti acara Rakornas, mengucap syukurnya meraih penghargaan dari Kemenkeu RI. Meskipun kendala oandemi covid-19, penyampaian penghargaan yang berlangsung secara daring ini dapat berjalan dengan baik. “Keberhasilan Pemkab Buleleng meraih penghargaan dari Kemenkeu karena menyabet opini WTP enam kali secara berturut-turut ini, merupakan kerja keras bersama seluruh pihak, baik Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) hingga seluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng,” ucapnya.
Pemkab Buleleng menjadi salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan kategori peraih opini WTP lima kali berturut-turut. Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah peraih penghargaan diberikan sebuah anggaran tambahan dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI berupa Dana Insentif Daerah (DID).
“Tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat ini akan diberikan kepada Pemkab Buleleng atas capaiannya menyandang WTP enam kali berturut-turut. Atas capaian tersebut, Buleleng juga menjadi salah satu dari kabupaten/kota se-Bali dengan pengelolaan keuangan yang cukup baik,” jelas Nyoman Sutjidra.
Sementara itu, Inspektur Buleleng, I Putu Yasa mengatakan bahwa di tengah pandemi covid-19 ini seluruh pengelolaan keuangan yang berjalan harus benar-benar transparan dan akuntabel. Dirinya berharap agar seluruh SKPD yang terlibat dalam pengelolaan anggaran covid-19 dapat dipertanggungjawabkan.
“Mengawal jalannya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan covid-19 ini juga telah berkerjasama dengan BPKPD dan tentu juga melibatkan Kejaksaan Negeri Buleleng. Sehingga jika ditemukan kelemahan dalam proses yang berjalan akan segera diperbaiki,” tutupnya. (Byu)
