Bupati Buleleng Lantik Tiga Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng di Lobi Athiti Wisma, Kantor Bupati Buleleng, Rabu (2/9). Tiga pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka yang telah dilakukan sebelumnya.
Tiga pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng.
Ditemui usai pelantikan, Agus Suradnyana menjelaskan ketiga pejabat eselon II ini ke depan akan memikul beban berat. Utamanya di masa pandemi ini. Bagaimana Kepala Dinsos nantinya bisa mempertajam database sosial di Buleleng. Memperbaharui database tersebut sehingga tidak kadaluarsa. “Yang terpenting juga bagaimana terus memperjuangkan Buleleng di pusat mengenai permasalahan sosial yang ada,” jelasnya.
Untuk Kepala Disdikpora, permasalahan yang harus segera dicarikan solusi adalah bagaimana sistem pembelajaran di masa pandemi ini menjadi lebih menarik. Tidak membosankan bagi para siswa. Begitu pula untuk Dirut RSUD akan menjadi sangat berat. “Dirut RSUD berat sekali saat ini. Belum masa pandemi, belum lagi peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Agus Suradnyana.
Pada pelantikan ini, juga diikuti oleh pejabat eselon III dan IV. Hal tersebut dilakukan untuk pengisian jabatan yang kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa menyebutkan seleksi terbuka pada tiga posisi dilakukan segera dan transparan. Mengingat, tiga posisi tersebut sangat penting utamanya di masa pandemi ini. Semuanya berpengaruh sangat besar. “Kita bekerja ekstra guna mempercepat pengisian jabatan eselon II tersebut,” sebutnya.
Mantan Sekretaris DPRD ini menambahkan untuk eselon III dan IV memang belum semua terisi. Masih ada beberapa yang kosong. Ini dikarenakan pandemi juga. Nantinya, masih ada pengisian-pengisian terhadap eselon-eselon di bawah. “Akan diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk mengusulkan karena yang mengetahui kinerjanya adalah pimpinan SKPD. Setelah itu ada kajian dari Tim sehingga sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” tutup Wisnawa. (dra)
