Dalam rangka penyempurnaan draft rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017, Pemkab Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Konsultasi Publik, Senin, (14/3) di Gedung Mr. Ketut Pudja Ex. Pelabuhan Buleleng. Kegiatan Konsultasi Publik ini di hadiri oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST., Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.Og, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, serta diikuti dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan asosiasi profesi di Kabupaten Buleleng.

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Ir. Gede Darmaja, M.Si dalam laporannya mengatakan pelaksanaan forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. “ Kita lakukan kegiatan ini guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan, kemudian kita himpun aspirasi dan harapan prioritasnya, sehingga pembangunan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya , draft rancangan RKPDnya bisa kita sempurnakan”, ungkapnya. Darmaja menambahkan, bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2017 serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Sementara itu, Bupati Suradnyana mengatakan, Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian proses penyusunan RKPD secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing. “ Saya berharap melalui  forum konsultasi publik ini dapat dirumuskan perencanaan pembangunan, yang wujud konkritnya berupa program/kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan yang mendesak di tahun 2017”, pintanya. Menurut Bupati Suradnyana program yang direncanakan harus sinergi dengan program yang direncanakan oleh SKPD. “Program dari Kepala Desa harus kita sinergikan dengan program dari masin-masin SKPD, dan kita juga harus sinergikan dengan program Provinsi dan Pusat,” imbuhnya.