Peran perempuan dalam pembangunan di Buleleng harus mendapatkan dukungan terstruktur yang dimulai dari perencanaan anggaran kegiatan. Ini dilakukan guna mematangkan peran perempuan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya responsive gender.

 

Hal ini diutarakan langsung Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP-PA) Made Arya Sukarta setelah membuka pelatihan "Perencanaan Penganggaran Responsif Gender" Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng yang bertempat di Hotel Rangon Sunset, Kamis (16/5).

 

Pelatihan ini dihadiri oleh PPTK pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Sehingga, nantinya para PPTK tidak semata-mata mengeksekusi anggaran saja, melainkan mampu membuat perencanaan yang menjurus pada kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan perempuan. 

 

"Sehingga, jika penganggaran sudah berjalan, saya yakin sudah ada rencana aksi dari masing-masing SKPD untuk mewujudkan responsive gender", tutur Arya Sukarta

 

Ditambahkan Arya, PPKBPP-PA sendiri memiliki bidang khusus dalam menangani permasalahan gender. Hal ini membuktikan bahwa Pemkab Buleleng sangat fokus dalam mewujudkan kesetaraan itu. “Selain menjadi urusan penting Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat pun mendorong pula agar hal ini dapat diaplikasikan dalam rencana kegiatan” jelasnya.

 

Disisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA Litbang) Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Genep, MT selaku narasumber menegaskan, kegiatan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan seluruh kementerian hingga lembaga dan daerah, untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.

 

“Tujuannya, agar terselenggara perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Nasional yang mengarah pada Pembangunan Responsive Gender di Buleleng”, ungkap Nyoman Genep.

 

Sementara itu, Fasilitator kegiatan Wayan Suparwan mengungkapkan bahwa nantinya Buleleng akan dibuatkan Gender Budget Statement (GBS) sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahun depan. Buleleng sendiri juga akan dinilai sejauh mana mampu memberi akses antara peran perempuan dan laki-laki.

 

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sendiri sangat konsen dalam kesetaraan gender ini, Pemprov aktif untuk berkeliling memberikan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Bali, yang salah satunya melalui PPRG ini”, tutur Suparwan

 

Pemerintah Pusat saat ini telah memberi penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dalam Bidang Kesataraan Gender bagi daerah yang mampu mewujudkan hal itu. “Saya berharap, ini menjadi komitmen kita bersama, untuk berasma-sama mewujudakan kesetaraan di Bali dan khususnya di Buleleng”, tutup Suparwan. (Stu)