Pembangunan Desa Tidak Boleh Lepas dari Pemerintah di Atasnya

Pembangunan sebuah desa tidak boleh lepas dari ”orang tua” nya. Orang tua dimaksud di sini adalah pemerintah yang ada di atasnya. Pemerintah di atasnya yang termasuk adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sampai ke pemerintah kecamatan. Semuanya harus berjalan beriringan dan memiliki hubungan baik.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG saat memberikan pengarahan pada Penilaian Lomba Desa yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Awyawahara, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Senin (25/3).

Wabup Sutjidra menjelaskan pembangunan di sebuah desa bisa berjalan dengan baik apabila terjadi hubungan yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat. Ada hubungan yang harmonis dengan pemerintah yang ada di atasnya. “Ini semua memerlukan koordinasi dan hubungan yang baik ke semua lini termasuk pemerintah di atasnya,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah pusat sudah mencanangkan dan terus mennggelontorkan dana desa. Pemerintah pusat juga terus memantau pergerakan dan penggunaan dana desa. Bagaimana dana desa yang digelontorkan bisa memutar roda perekonomian di sebuah desa. Untuk Kabupaten Buleleng sendiri, manfaat dana desa sudah sangat dirasakan di seluruh desa. Dana desa juga jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. “Oleh karena itu, kita harus dukung semua program pemerintah yang positif,” ujar Wabup Sutjidra.

Selain dana desa dari pemerintah pusat, menurut Wabup Sutjidra, Pemkab Buleleng juga mendukung kegiatan yang ada di desa melalui penyaluran alokasi dana desa (ADD). Ini jumlahnya akan terus ditingkatkan sehingga ADD bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat di desa. Selain itu, ADD juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian di desa. “Kita juga berjuang untuk pembangunan di desa melalui ADD yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya,” tutupnya. (dra)