Buleleng Dijatah Ratusan Bantuan BSPS

 

Pengananan kemiskinan dan masalah sosial di Buleleng semakin digenjot oleh pemerintah daerah. Tidak hanya dengan mengandalkan dukungan dana APBD, tetapi pemeirntah daerah juga berjuang untuk mendapatkan kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat. Upaya ini telah membuahkan hasil postif. Tahun ini Buleleng mendapat jatah 713 unit Bantuan Stimulan Perumahan Suwadaya (BSPS-red).

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.O.G., didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Gede Komang Kamis (10/9).

Lebih jauh Wakil Bupati Sutjidra mengatakan, sesuai dengan petunjuk tenis, BSPS ini akan menyasar warga miskin di Buleleng. Sebelum bantuan ini direalsiasikan, pemeirntah daerah sudah melakukan validasi dan memutahirkan data kemiskinan. Dalam tahapan validasi ini Dinsos Buleleng melakukan pendatan dengan metode by name, by address. Metode ini diyakini akan menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan dmeikian, BSPS ini bisa diterima oleh warga miskin yang memang membutuhkan, dan dengan sendirinya bantuan pemerintah menjadi tepat sasaran. “Tahun ini kita mendapat BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat dan PU sebanyak 713 unit. Bantuan ini kita berikan kepada warga yang memang membutuhkan sesuai dengan hasil pendataan dan validasi yang sudah dilakukan oleh Dinsos Buleleng,” katanya.

Wakil Bupati Sutjidra menambahkan, dukungan pemerintah pusat dengan BSPS ini sangat diyakini dapat mengoptimalkan kembali penanganan masalah kemiskinan sosial masyarakat di Bali Utara. Apalagi ditambah dengan dukungan dari anggaran APBD Buleleng melalui program bedah rumah dan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga mengucurkan bantuan bedah rumah, maka warga miskin yang tidak memiliki rumah layak huni akan dapat tertangani. Sementara untuk kalangan lanjut usia (lansia) atau janda yang hidup sebatang kara, pemeirntah akan menangani dengan program pemberian paket sembako dan menitipkan ke pantia jompo di daerah ini. “Pola penanganan terintegrasi ini sudah mulai memberikan hasil dan ini dibuktikan dengan data kemiskinan di daerah kita sudah muncul tren penurunan antara lima hingga enam persen dari data sebelumnya,” tegasnya.

Di sisi lain Wakil Bupati Sutjidra mengatakan, pemutakhiran dan validasi data kemiskinan dilakukan sekaligus untuk mencocokan kembali antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dimiliki Dinsos Buleleng. Selama ini masalah data kemisinan antara dua lembaga pemerintah ini masih ada yang tidak cocok. Dengan pendatan dan validiasi ulang ini, nantinya akan ditetapkan data kemiskinan yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, data warga miskin sebelumnya ditetapkan dengan istilah rumah tangga sasaran (RTS) dengan kriteria rentan miskin, hampir miskin, dan miskin. Sekarang istilahnya dikembalikan menjadi data warga miskin. Untuk itu, pendatan dan validasi ulang ini sangat penting dilakukan. “Data yang dikasi oleh BPS itu ada perbedaan dengan data kita, makanya kita sedang memvalidasi ulang dan data itu kita gunakan untuk menyusun program penanganan kemiskinan dan masalah sosial ke depannya,” imbuh Wakil

Bupati Sutjidra