Pengelolaan Dana Desa di Buleleng menuai apresiasi dari Kantor Pelayanan Pemberdaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Hingga pada Realisasi di Tahap II, Buleleng telah mencapai 49.6 miliyar lebih atau 60% dari total target realisasi sebesar 100%, artinya penyerapan DD telah berjalan sesuai harapan.

 

Secara total jumlah DD yang diterima oleh Buleleng sebesar 124 miliyar dan saat ini masih menunggu untuk realisasi Tahap III. “Hal tersebut patut di apresiasi, karena saya yakin Buleleng dapat mencapai target 100% ditahap terakhir yakni pada bulan Juli-Desember”, ungkap Ketua KPPN Singaraja Jordan ditemui saat berada di Kantor Bupati Buleleng, pada Rabu (31/7).

 

Jordan mengatakan, untuk penilaian desa terbaik di Buleleng akan dilalakukan dengan acuan keberhasilan desa. Adapun kriteria keberhasilan yang dinilai yakni bagaimana desa mampu mengalokasikan DD sesuai arahan pemerintah pusat sebesar 90% diperuntukan untuk infrastruktur. 

 

Melihat angka realisasi yang sangat baik ini, Jordan mengungkapkan bahwa perangkat desa harus terus proaktif dalam mengalokasikan DD yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. “Dampak yang utama adalah untuk masyarakat, jika jalan sudah baik dan infrastruktur lainnya sudah memumpuni maka secara tidak langsung fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata dapat berkembang dengan baik” tambah Jordan

 

Lebih lanjut, ditanya kendala dilapangan Jordan kembali mengapresiasi Buleleng. Menurutnya saat ini dukungan dari Pemerintah Kabupaten cukup intens, mulai dari adanya pelatihan kepada aparat desa hingga monitoring langsung dari dinas terkait guna memantau jalannya DD.

 

“Patut di Apresiasi sinergitas antara aparat desa dan Pemkab yang terjalin, sehingga tidak adanya temuan DD di Buleleng secara akuntabilitas, hal ini juga merupakan capaian yang cukup baik”, tambah Jordan

 

Kendati memberikan tanggapan positif terhadap pengelolaan Dana Desa di Buleleng, namun Jordan menyampaiakan kritik terhadap pengeloaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total sebanyak 110 miliyar lebih masih menemui kendala pada pengadaan barang dan jasa.

 

“Namun, sesuai regulasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan nantinya jumlah pagu yang tidak dapat direalisasikan akan dikemblikan lagi pada kas negara” pungkas Jordan. Stu)