Pengentasan Kemiskinan Lewat Pertanian, Pemkab Buleleng Rencanakan Tiga Desa Tiap Kecamatan Jadi Pilot Project

Guna mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berencana untuk menjadikan tiga desa di tiap kecamatan menjadi pilot project upaya ini pada tahun 2020. Kegiatan dilakukan setelah pemetaan komprehensif yang akan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2019 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

 Hal tersebut diungkapkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST usai membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Buleleng tahun 2019 untuk RKPD tahun 2020 di Hotel Banyualit, Senin (25/3).

Bupati Agus Suradnyana menjelaskan perencanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui bidang pertanian ini sesuai dengan tema Musrenbang kali ini yaitu “Peningkatan Kualitas SDM Guna Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian dan Penanggulangan Kemiskinan”. Bidang pertanian akan terus dikembangkan di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan tiga desa tiap kecamatan sebagai pilot project. “Kita akan lakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai perencanaan ini,” jelasnya.

Diambilnya tiga desa per kecamatan dikarenakan anggaran yang belum memadai. Oleh sebab itu, dilakukan secara bertahap. Ini memerlukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana modelnya nanti. Apakah diperlukan sesuatu aturan seperti peraturan desa (perdes). Untuk jangka panjangnya, misalnya masa produksinya lima tahun, apa yang akan diberikan menunggu masa produksi. Berarti kelompok petaninya yang diberdayakan. “Ada sapinya, sistemnya mau kita lihat dulu. Kita juga lihat kemampuan keuangan kita. Kalau kurang saya bisa carikan ke provinsi. Mereka juga ada program pengentasan kemiskinan,” ujar Agus Suradnyana.

Pengentasan kemiskinan selama ini yang berjalan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurut Agus Suradnyana, ini tidak efektif mengingat semua disamaratakan di seluruh Bali. Kondisi Bumdes juga saat ini kurang menguntungkan. Seakan bisnis Bumdes itu diproteksi dan berjalan tidak sehat. “Kalau saya beda sistemnya. Jangan diproteksi. Kita yang memperbaiki dan mengedukasi kemampuan diri. Kalau diproteksi kita akan mati,” tutupnya. (dra)