Pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Kabupaten Buleleng, Bali berdasarkan data empat tahun terakhir dari 2017 sampai 2020 sudah mencapai 6.221 unit. Jumlah ini mencapai angka 50% dari total jumlah RTLH di Buleleng sebanyak 12.364 unit yang tersebar di sejumlah Kecamatan di Buleleng.

 

"Penanganan RTLH pada tahun 2017 dan sudah terselesaikan sebanyak 1.633 unit, selanjutnya ditahun 2018 yang sudah terselesaikan ada 1.813 unit dan ditahun 2019 yang sudah terselesaikan sebanyak 1.912 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/8). 

 

Surattini menjelaskan untuk pengerjaan RTLH di tahun 2020 sebelumnya sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19. Namun, setelah menerima arahan dari pusat, dipastikan pengerjaan rumah bagi kepala keluarga (KK) miskin ini dapat dilanjutkan kembali. Untuk tahun ini jumlah RTLH yang ditangani di Buleleng sebanyak  843 unit. “650 unit tersebut bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan 193 unit lagi bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.

 

Terkait Penerima bantuan rumah yang bersumber dari DAK tersebut, pemerintah telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp3.000.000.000 lebih. Untuk tahap administrasi seluruhnya sudah selesai. Sehingga, pengerjaan fisik targetnya akan dimulai bulan depan, dan para penerima bantuan ini juga pun seluruhnya berlokasi di Kecamatan Buleleng. “Adapun wilayah yang menerima yakni, Desa Anturan sebanyak 38 unit, Desa Petandakan 39 unit, Desa Nagasepaha sebanyak 38 unit, dan Desa Poh Bergong ada 39 unit serta di Desa Sari Mekar ada sebanyak 39 unit,” ungkap Surattini.

 

Surattini mengatakan setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Disperkimta selalu mengajukan proposal pengusulan bantuan terhadap sejumlah KK miskin yang belum memiliki tempat tinggal layak. Langkah ini diambil sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan program 12 PAS Bupati Buleleng poin kedua yakni dalam hal penanggulangan kemiskinan di Buleleng. “Saat ini, untuk program bantuan bersumber dari DAK pun, Buleleng mendapatkan jumlah bantuan paling banyak dari sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Di setiap ada kesempatan, kita berusaha untuk lakukan pengusulan, mengingat program-program tersebut sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di Buleleng,” katanya.

 

Selanjutnya, terkait bantuan stimulan akan dilakukan proses administrasi pada akhir tahun ini juga. Pemerintah sendiri disebut telah menyiapkan anggaran mencapai Rp11.000.00p lebih. Masing-masing KK akan menerima bantuan stimulan tersebut senilai Rp17.500.000. (stu)