Percepat Pengentasan Kemiskinan di Buleleng Dinas PMD Buleleng Rancang Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan di Desa
Guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan sinkronisasi pengentasan kemiskinan di desa. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 Perbekel dari 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng.
Kegiatan sinkronisasi pengentasan kemiskinan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Made Subur, SH ini diselenggarakan di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (31/1).
Made Subur menjelaskan, kegiatan sinkronisasi ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Percepatan tersebut diharapkan bisa terwujud melalui penyampaian program-program usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh desa. Selain usulan program, validasi data juga diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Tim penanggulangan kemiskinan desa juga diharapkan dibentuk untuk validasi data yang terdiri dari perangkat desa serta tokoh masyarakat yang ada di desa. Hal ini dikarenakan selama ini orang-orang tersebut yang tahu berapa jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang ada di desa. “Selain itu kita juga harus tau kenapa dia miskin, ini yang harus kita buat regulasi tim penanggulangan kemiskinan yang ada di desa,” jelasnya
Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng ini juga menyebutkan pada kegiatan ini desa menyampaikan data-data kemiskinan di wilayahnya. Data tersebut dilengkapi dengan variasi jenis kemiskinan seperti karena kultur masyarakat. Setelah itu, disampaikan program-program apa yang sudah masuk ke desa guna mengentaskan kemiskinan maupun program provinsi misal lewat Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk hibah bansos dari kabupaten terkait pembangunan infrastruktur yang di kelola oleh desa. “Hal itu yang akan kita sinkronkan. Harapan kita bagaimana sebuah desa bisa membuat program inovasi di desa dalam rangka pengentasan kemiskinan sesuai dengan produk unggulan desa masing-masing,” ujar Made Subur.
Lebih lanjut, Made Subur menambahkan kegiatan sinkronisasi ini termasuk sinkronisasi penanganan kemiskinan dan program lintas sektoral. Sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar, akan ada focus group discussion (FGD) dengan SKPD lain yang terkait. FGD ini akan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng. “Kita akan sinkronkan data dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan guna memenuhi target penurunan angka kemiskinan sebesar 1,4 persen dalam masa jabatan gubernur bali ini,” pungkasnya. (DW)
