Apel HUT KORPRI ke 44 Tahun

 

Di usianya yang ke-44, KORPRI terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya. Seluruh  aparatur pemerintahan dalam korps KORPRI diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melayani masyarakat. “Baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota KORPRI. Aparatur negara pun dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau, dan terukur” ucap Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST membacakan sambutan Presiden RI Ir. Joko Widodo serangkaian HUT KORPRI ke 44 dalam apel Senin 30/11 di halaman Kantor Bupati Buleleng.

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah memacu pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, penyeberangan perintis dan tol laut. “Upaya mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan bendungan baru, penyediaan teknologi, pendampingan pertanian, pembangunan jaringan irigasi teknis dan pencetakan sawah baru juga terus dikerjakan pemerintah,” ungkapnya.

 

Dalam menggerakkan pembangunan pedesaan, pemerintah juga telah menjalankan berbagai program. Diantaranya alokasi dana desa; pembangunan perumahan; peningkatan akses kesehatan dan kondisi kesehatan; peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan; serta pembangunan karakter bangsa. “Kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi kita semua untuk terus melangkah, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks,” harapnya.

 

Pada kesempatan ini, Presiden minta kepada seluruh aparatur negara untuk memperhatikan lima amanat Presiden RI. Pertama, melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Kedua, membangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memilik etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Ketiga, mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsive terhadap perkembangan zaman; Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan baru. Pelayanan public harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Mekanisme birokrasi juga diminta berubah kea rah sistem pemerintahan elektronik atau e-government, mulai dari budgeting, procurement, audit, catalog, purchasing, dan cash flow management. Keempat, menjaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Terakhir, aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa.

 

‘Aparatur negara pun diajak untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi, agar pelayanan publik semakin baik serta daya saing bangsa semakin tinggi. Semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia,” tandasnya.