Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera) RI memberikan jatah Bantuan Sarana Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis komunitas sebanyak 711 unit. Tahun ini, Buleleng menjadi salah satu Kabupaten yang menjadi proyek percontohan. Di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Buleleng yang mendapatkan proyek percontohan ini. Sebanyak 54 unit BSPS akan dibangun di Bulelengi. Dengan demikian, proyek percontohan ini akan dijadikan tolak ukur untuk melanjutkan BSPS di tahun depan.

 

Penyerahan BSPS ini diserahkan Selasa (3/11) kemarin di gedung Mr. Ketut Pudja Eks Pelabuhan Buleleng dihadiri langsung Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Drs. Gede Komang M.Si.,.

 

Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., mengatakan, untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Buleleng mulai awal tahun ini berusaha untuk mengajukan proposal ke pemeirntah pusat untuk mendapatkan sokongan dana bantuan. Upaya itu membuahkan hasil tahun 2015 ini pemerintah pusat memberikan bantuan BSPS sebanyak 54 unit untuk Kabupaten Buleleng. Untuk menuntaskan sisa penduduk yang belum memiliki rumah layak huni itu, Wakil Bupati Sutjidra mentargetkan akan merampungkan penduduk tanpa rumah layak huni ini hingga beberapa tahun ke depan. “Kita tidak menutup mata memang maish banyak warga kita yang belum memiliki rumah layak huni. Masalah ini akan kita tangani perlahan dan untuk tahap awal sudah dijatah 711 unit dan terus berlanjut tahun berikutnya,” katanya.

 

Menurut Wakil Bupati Sutjidra, untuk mencegah bantuan ini tidak tepat sasaran, pihaknya sudah menginstruksikan para camat dan perbekel desa agar melakukan pengawasan dengan sebai-baiknya. Hal ini penting dilakukan karena pemerintah tidak ingin bantuan dalam bentuk uang tunai ini pemanfaatanya tidak pada peruntukannya. Selain pengawasan dalam tingkat pelaksanaan kegiatan, camat dan perbekel ini diminta untu terus memantau pada saat bantuan direalisasikan. Hal ini untuk menghindari jangan sampai ada penerima bantuan yang salah sasaran, dan kalau ditemukan maka akan dilakukan pemutahiran terhdap penerima bantuan bersangkutan. “Camat dan perbekel ini yang memberi data awal dan setelah bantuan diterima kami minta mengawasi dengan baik. Kalau tidak ada data yang tidak sesuai maka akan dilakukan pemutahiran. Selama ini banyak saya temukan kalau penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

 

Sementara itu Kepala Dinsos Buleleng Drs. Gede Komang M.Si., mengatakan, bantuan BSPS berbasis komunitas ini diberikan dalam bentuk rekening buku tabungan. Bantuan ini terdiri dari pembangunan rumah dari nol dengan nilai bantuannya Rp 30 juta tiap unit. Selain itu untuk rehab rumah sekala sedang dijatah Rp 10 juta tiap unit dan untuk skala berat menerima jatah Rp 15 juta tiap unit. Masing-masing penerima bantuan ini ditunjuk untuk mencari pihak pelaksana pembangunan atau rehab. Setelah mendapatkan pihak pelaksana, maka warga penerima bantuan ini  tinggal menandatangani pencairan dana tabungan sesuai dengan tahapan kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan atau rehab rumah. “Tidak ada uang yang diacirkan langsung oleh penerima. Tetapi penerima bantuan ini yang mencari semacam rekanan dan setelah jadi baru dnananya dicairkan bertahap sesuai kebutuhan. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai dananya disalahgunakan,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Gede Komang mengatakan, dari total BPS yang dijatah pemeirntah pusat, tercatat 54 unit rumah dijadikan proyek percontohan untuk pelaksanan bantuan berikutnya. Hasilnya nanti akan dijadikan indikator untuk pelaksanaan BSPS berbasis komunitas di tahun berikutnya. Untuk itu, pihaknya berharap dari proses pengusulan hingga bantuan direalsiasikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah pusat juga menyerahkan bantuan tongkat ketiak untuk penyandang cacat, kursi roda, dan penyerahan paket sembako. “Buleleng dijadikan pilot proyek dan hasilnya nanti akan dijadikan pelaksanaan bantuan berikutnya,” imbuhnya.