Undiksha Resmi Terima Ijin Prodi Kedokteran Dari Menristekdikti
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai universitas negeri terbesar di Buleleng menerima SK ijin penyelenggaraan Prodi Kedokteran. SK diserahkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. H Mohammad Nasir, Ph.D.,AK kepada Rektor Undiksha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd di Auditorium Undiksha, Rabu (8/8). Jampel didampingi Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST. SK ijin ini merupakan usaha keras seluruh pihak termasuk Bupati Agus Suradnyana yang selalu memfasilitasi terbentuknya Prodi Kedokteran ini.
Menristekdikti Mohamad Nasir menjeaskan, diberikannya ijin penyelenggaraan prodi Kedokteran ini karena wilayah Bali yang luas, selama ini pendidikan kedokteran hanya ada di wilayah Bali Selatan, tujuan utamanya juga untuk pemerataan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya Prodi Kedokteran di Undiksha, masyarakat di Bali Utara tidak harus datang ke Bali Selatan untuk menempuh pendidikan dokter. Oleh karena itu, kualitas dan pengembangan harus dilakukan. Karena baru, Undiksha perlu bimbingan dari universitas lain yang sudah memiliki Prodi Kedokteran.
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST mengungkapkan rasa bahagianya terutama kepada masyarakat Buleleng terhadap turunnya ijin penyelenggaraan Prodi Kedokteran ini. Hal ini dianggap sangat penting karena Indonesia wilayah timur masih kekurangan dokter. Diharapkan, Undiksha melalui Prodi Kedokteran bisa menjadi motor penggerak dokter di Indonesia Timur. Sebagai Kepala Daerah, Putu Agus Suradnyana mendukung terus apapun keperluan - keperluan dari Undiksha untuk kemajuannya. Karena bagaimanapun juga dengan adanya Prodi Kedokteran ini, reasearch and development nya bisa jallan dan diaplikasikan di Kabupaten Buleleng.
Sementara itu Rektor Undiksha, Nyoman Jampel menegaskan, perjuangan memperoleh ijin ini sangat panjang yang persiapannya dimulai dari tahun 2005, selanjutnya Undiksha telah merekrut dokter sebagai tenaga pengajar. Padata Tahun 2010 kembali bergerak namun terkendala moratorium, sehingga pada tahun 2015 pergerakan ini sangat masif dengan fasilitas dari Pemkab Buleleng.
